Film G30S/PKI dan Bekas Air Mandi Bayi

Mi’raj Dodi Kurniawan

Melalui tangan pemerintah, negara berkepentingan dan acap menggulirkan ideologisasi (penyebarluasan pemikiran) terhadap rakyat. Secara teoritik, puspa ragam ideologisasi negara telah diterangkan Teori Hegemoni dari dua pemikir berikut. Kesatu, Antonio Gramsci dalam buku The Prison Notebooks (Buku Catatan Harian di Penjara). Kedua, Louis Althusser dalam buku Ideology and Ideological State Apparatuses (Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara).

Menurut dua pemikir tadi, hegemoni negara dilakukan melalui dua modus. Kesatu, kekerasan dengan menggunakan aparatus hukum dan keamanan seperti pengadilan dan kepolisian serta tentara. Kedua, cara halus dengan menggunakan aparatus kebudayaan dan kesenian serta pendidikan.


Keliru manakala menyatakan bahwa praktik hegemoni selalu bersifat dan berefek buruk. Sebab, manakala kekuasaan atau kepemimpinan dijalankan dengan berdasarkan dan menjunjung nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, maka praktik hegemoni justru bersifat dan berefek baik.

Dalam konteks sejarah peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikenal dengan akronim G30S/PKI, ideologisasi negara atau pemerintah tentang hal itu digulirkan secara halus melalui kurikulum dan buku pelajaran Sejarah Indonesia, termasuk melalui film yang dramatis, yakni Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer.

Rezim Orde Baru yang mensponsori dan menggunakan propaganda film Pengkhianatan G30S/PKI bukan hanya tampak serius menggarap pembuatan film tersebut, melainkan juga jelas-jelas serius mempublikasikannya lantaran diputar di TVRI (satu-satunya stasiun televisi pada zaman Orde Baru) setahun sekali setiap 30 September.

Keseriusan pembuatan film yang diangkat dari kisah nyata dan dirilis tahun 1984 itu tampak dalam beberapa hal. Kesatu, menelan biaya Rp. 800 juta ketika nilai tukar Rupiah atas Dollar Amerika Serikat berada dalam kisaran Rp. 1.641 per 1 US Dollar. Kedua, digarap dalam rentang 2 tahun.

Ketiga, ditulis dan disutradarai oleh Arifin C. Noer pasca melakukan riset kesejarahan dan berdasarkan historiografi resmi karya Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Keempat, dibintangi oleh Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa serta melibatkan 120 tokoh lain dan 10 ribu figuran. Kelima alias yang terakhir, film ini disponsori pemerintah Presiden Suharto (Orde Baru).

Keseriusan pemerintah dalam mempublikasikan film tersebut bukan hanya membuahkan perasaan terhibur di benak rakyat, tetapi juga mengokohkan sikap antipati rakyat terhadap PKI.

Menyikapi Film Pengkhianatan G30S/PKI

Berbeda dengan zaman Orde Baru, film Pengkhianatan G30S/PKI pada zaman Reformasi justru tidak diputar rutin di televisi lagi setiap 30 September. Sebab, bukan saja rezim Orde Baru (Presiden Suharto) diberi stereotif negatif pasca digulingkan paksa pada tahun 1998, tetapi juga propaganda-propaganda Orde Baru termasuk film tersebut, diberangus.

Sejumlah pihak menyerukan agar tidak memutar lagi film Pengkhianatan G30S/PKI. Sebab, sejak Reformasi, bukan hanya stereotip atas sejarah kelam PKI dipertanyakan, tetapi juga citra Suharto justru berbalik 180 derajat dari stereotip protagonistik menjadi antagonistik.

Namun, masalahnya, ketika film tersebut tidak diputar lagi, maka bangsa ini mengabaikan salah satu karya sineas bernilai sejarah, bahkan bukan mustahil mengendurkan persepsi negatif rakyat terhadap PKI, apalagi ketika menyimak adanya wacana baru beberapa waktu lalu bahwa pada peristiwa sejarah G30S itu, PKI hanyalah korban politik kekuasaan.

Terlepas film Pengkhianatan G30S/PKI tidak diputar kembali secara rutin di televisi, sebenarnya generasi baru bangsa ini dapat mencari dan menontonnya di internet. Namun, selain memerlukan informasi mengenai keberadaan film itu, generasi baru bangsa ini pun membutuhkan pembedahan atas film Pengkhianatan G30S/PKI secara obyektif dan edukatif.

Perspektif ideologis yang hitam-putih terhadap dan yang disajikan film tersebut harus diubah dengan perspektif keilmuan yang memadukan pemikiran retrospektif (berorientasi ke masa silam) dengan prospektif (berorientasi ke masa depan). Sebagaimana harapan sutradaranya, film Pengkhianatan G30S/PKI harus dijadikan media pendidikan dan renungan tanpa ‘menawarkan kebencian’.

Kemungkinan besar harapan itu akan berubah nyata ketika film dan narasi film tersebut dibedah dengan mempertimbangkan beberapa isu. Kesatu, Indonesia sebagai negara yang baru 20 tahun merdeka. Kedua, kepanikan masyarakat akibat krisis ekonomi menjelang akhir Orde Lama. Ketiga, pertarungan blok negara-negara liberal dengan komunis di dunia dimana PKI bagian dari organisasi trans-nasional Komunisme Internasional (Komintern).

Keempat, friksi di internal militer. Kelima, pertarungan antar kekuatan politik di dalam negeri. Keenam, resistensi para mantan aktivis Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) kepada pemerintah terutama PKI. Ketujuh, rentannya usia dan pengaruh Presiden Sukarno yang membuat faksi-faksi politik berancang-ancang mengambil-alih kekuasaan. Kedelapan, PKI gegabah dan banyak musuhnya.


Dengan membedah film Pengkhianatan G30S/PKI seperti itu, perspektif bangsa ini atas sejarah G30S/PKI akan lebih arif (realistis) dan menjunjung pesan berikut. Kesatu, tegakkan keadilan, kemakmuran, dan persatuan nasional. Kedua, kuatkan kesadaran akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, tegakkan konstitusi. Keempat, ciptakan stabilitas pemerintahan. Kelima, buat mekanisme yang adil dan rinci dalam bernegara. Kelima, batasi masa jabatan pemerintah.

Jadi, terhadap film Pengkhianatan G30S/PKI, sebaiknya sikap kita sama persis sebagaimana kita tidak membuang air bekas mandi bayi berikut bayinya.

Mi’raj Dodi Kurniawan

Biro Kaderisasi Cendekiawan Muda ICMI Orda Cianjur. Guru Sejarah Indonesia MAN Pacet Cianjur.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Terdeteksi

Harap pertimbangkan untuk mendukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda