Guru Bersikap: Dengan Menulis dan Bergerak

Asep Imaduddin AR

Takashi Shiraishi guru besar studi Asia Tenggara di Kyoto University dalam bukunya Zaman Bergerak setidaknya menyebut empat kali nama Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) dengan salah satu tokohnya adalah R. Ng. Poerwodihardjo.

Shiraishi dalam bukunya ini mencatat betapa riuhnya pergerakan di Tanah Jawa yang ditandai dengan berbagai pemogokan-pemogokan yang salah satu aktornya adalah PGHB. PGHB dan berbagai serikat buruh lain sedikit banyak menjadi batu sandungan pemerintah kolonial Belanda dalam menancapkan hegemoni imperialisme pada tanah jajahannya.


Saat itu kata “Pemogokan” menjadi kosakata favorit dalam lingkaran kaum aktivis pergerakan sebagai salah satu cara melawan kuku-kuku kolonialisme yang mencengkeram hampir seluruh kawasan nusantara.

Dan kaum terpelajar tak mau ketinggalan menyingsingkan lengan bajunya membentuk-meminjam istilah Ben Anderson-komunitas yang dibayangkan. Menata dan mencanangkan kebangunan negara merdeka bernama Indonesia yang mungkin saja waktu itu masih dalam alam pikirannya masing-masing.

Toh, mereka tak bergeming. Efek politik etis yang menjadi bom waktu bagi kolonial menjadi infrastruktur manjur bagi kaum pergerakan. Bersatu dan bersekutu dalam organisasi-organisasi modern. Mengumpulkan beasiswa yang diperuntukkan atas kaum pribumi yang potensial, seperti yang pernah dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Jong Sumatera Bond pada masa Hatta bersekolah di Prins Hendrik School di Batavia.

Dan para guru cum aktivis menjadi bagian dari perjuangan itu. Bahkan tak jarang dalam sebagian guru plus aktivis ini menuai badai atas sikapnya. Seperti yang pernah diulas dalam Para Priyayi­-nya Umar Kayam, seorang mantri guru bernama Martoatmojo menjadi sasaran pengawasan intel kolonial, dan berakibat dipindahkannya tempat mengajar beliau ke sebuah pegunungan kapur nan gersang, hanya karena Martoatmojo membaca dan menyimpan surat kabar Sarotomo dan Medan Priyayi. Ia dianggap merongrong wibawa pemerintah kolonial Belanda.

Sarotomo dan Medan Priyayi. Dua koran yang menjadi corong kaum pergerakan. Isinya memang cukup keras dan menampar kolonial, Medan Priyayi­ dirintis oleh Tirto Adi Suryo diawal-awal pendirian misalnya mempunyai moto “suara bagi sekalian raja-raja, bangsawan asli, priyayi, dan saudagar bumiputra”. Setelahnya bahkan lebih radikal lagi.

Ya, para guru juga ikut andil pada orde ketika nama Indonesia masih tertatih-tatih menancapkan benderanya dan sampai kini. Kontribusinya melawan dengan cara menulis dan bahkan tindakan. Hanya sayang, amat sedikit dokumentasi dan rekaman sejarah tentang peran guru pada setiap zaman.

Padahal, jika melihat pada lipatan sejarah pergerakan kemerdekaan bisa menyaksikan dengan seksama bahwa sangat banyak para pemimpin bangsa kita di masa lampau memulai karirnya sebagai pemimpin dengan menempa dirinya sendiri sebagai guru dan berkecimpung di dunia keguruan.

Alam pedagogis telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan karakter seorang pemimpin, yang siap memimpin dan siap dipimpin. Sebut siapa saja deretan founding fathers negeri ini, maka kita akan mendapati kenyataan bahwa mereka pernah berkecimpung di alam pendidikan dalam skala yang luas. Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, Ki Hajar Dewantara, Syahrir, Tan Malaka, dan lain lain.

Mereka mendidik anak-anak bangsa agar menyadari realitas penjajahan yang sedang dialaminya, sembari menyiapkan amunisi jangka panjang guna menyongsong cita kemerdekaan. Keringat, darah, dan air mata tentu saja mengiringi perjuangan itu.

Tan Malaka misalnya-seorang filosof dan revolusioner kemerdekaan adalah seorang pendidik yang piawai. Setelah sukses mendirikan sekolah rakyat di Semarang, ia segera melirik Bandung dengan tujuan yang sama: mendirikan sekolah kerakyatan untuk mencetak kader pergerakan. Berbeda seratus delapan puluh derajat dengan tujuan didirikannya HIS, MULO, dan AMS yang segaris bersama kaum imperialis.

Dalam otobiografinya Dari Penjara Ke Penjara ia menulis “Bandung sudah tak bisa ditahan lagi. Rumah sekolah yang bagus dengan kebun dan tempat permainan murid yang luas, sudah disediakan oleh seorang dermawan, anggota Sarikat Islam. Semua tenaga perguruan yang ada terpaksa dikerahkan buat mendirikan sekolah rakyat yang kedua, dengan murid antara 200 dengan 300 di Bandung”.

Sayang, Tan Malaka tak sempat menyaksikan kemajuan sekolah yang didirikannya karena ditangkap dan kemudian dibuang penguasa kolonial.

Ia kemudian berjuang di pembuangan, melintas kota dan batas negara. Berganti-ganti nama dengan berbagai alias-alias untuk menyembunyikan identitas aslinya. Menulis risalah pergerakan di bawah ancaman kejaran intel-intel kolonial dan kawan yang tak sepaham dengannya. Ia bahkan dituduh “murtad” oleh orang orang kiri yang tak sehaluan. Ia pantang menyerah.

Lain Tan Malaka, lain Natsir. Mohammad Natsir, mantan menteri penerangan zaman revolusi, sewaktu mudanya, sehabis tamat dari AMS di Bandung pernah menampik tawaran beasiswa belajar hukum ke Negeri Belanda.

Pilihan yang tak normal kala itu. Sebab, jika beasiswa itu diambil, dapat dipastikan hidup senang mungkin akan disandang. Menjadi pangreh praja atau yang sejenisnya.

Natsir sosok yang berbeda. Ia tak tergiur tawaran itu. Ia lebih memilih menekuni mendirikan sekolah, mendidik, dan menulis. Ia ingin membuka mata bangsa dalam melihat kenyataan yang sedang dialaminya.

Ia dengan kesadarannya sendiri menolak melanjutkan pendidikannya ke negeri penjajah. Ia kemudian mendirikan sekolah pendidikan Islam modern di Bandung yang mendidik anak-anak bangsa agar bangun dari tidur panjangnya. Sekolah yang didirikan Natsir menjadi prototipe bagi sekolah sekolah sejenis sesudahnya.

Tak salah pilihan Natsir. Sekolah yang ia dirikan berkembang. Natsir dengan segera menjadi salah satu pemimpin bangsa. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta, di awal-awal republik ini berdiri, Natsir pernah menjadi menteri penerangan.

Di sisi lain Bandung, jauh sebelum Tan dan Natsir, Dewi Sartika, ikon pahlawan emansipasi dari Jawa Barat, dengan caranya sendiri menjadi guru keterampilan bagi perempuan-perempuan yang pada waktu itu mayoritas masih terbelakang.

Dewi Sartika nama kecilnya Uwi adalah putri seorang patih di Bandung yang getol melawan penjajahan. Kakeknya, R.A.A. Martanegara, adalah Bupati Bandung. Trah bangsawan tak menghalanginya untuk membela kaumnya. Dengan sokongan dari kakeknya ia berhasil mendirikan Sakola Kautamaan Istri pada 16 Januari 1904.

Saya kira, dalam hal tindakan, Dewi Sartika jauh melampaui Raden Ajeng Kartini yang hanya dikenal lewat surat-surat kepada para sahabatnya di Negeri Belanda semisal Abendanon dan Stella Zeehandelar. Dewi Sartika boleh dikata lebih satu strip daripada Kartini.

Di akhir hayatnya, Dewi Sartika berpesan pada kaum perempuan agar senantiasa tak kenal lelah menuntut ilmu. Pesan itu saya kira sudah tercapai saat ini. Perempuan tak terhalangi bersekolah sampai level mana pun. Di dunia profesi pun sama saja. Para perempuan banyak yang sudah mencapai karir yang tinggi, setara dengan laki-laki.

Dewi Sartika, Tan Malaka, dan Natsir adalah tipikalitas seorang pendidik yang tidak sibuk dengan dunianya sendiri. Kepentingan pribadi tak menjadi penghalang untuk terus berjuang melawan ketidakadilan karena segregasi dan diskriminasi yang amat tajam sewaktu masa kolonial. Karena perlu diingat bahwa tak mudah untuk bersekolah pada waktu itu, kalau bukan anak bangsawan dan birokrat tinggi, jangan harap bisa mengenyam pendidikan. Ketiganya sukses melampaui takdir zaman.

Mereka berhasil mengatasi keegoannya agar yang pandai itu tidak hanya dia seorang melainkan bisa menular pada anak-anak kandung pergerakan. Mereka dengan cara dan pengorbanannya masing-masing menawarkan formula yang sesuai dengan dosis zamannya. Menginjeksi kaum muda pergerakan menuju gerbang kemerdekaan.

Bisa dikatakan Dewi Sartika, Tan Malaka, dan Natsir adalah contoh pendidik ideal yang bisa menganalisa masalah apa yang sedang terjadi dan kemudian memformulasikannya pada bentuk yang tepat. Tidak hanya sesuai namun juga terjangkau. Hal ini yang mesti kita teladani dan pelajari sesuai dengan konteks zaman kiwari.

Inilah mungkin yang bisa kita sebut sebagai tipe guru sosial, tipe guru fungsional. Mereka bisa mengintegrasikan identitas profesi gurunya dengan realitas yang terjadi pada masa itu. Ia sanggup menangkap tanda tanda zaman dan merumuskannya dengan bijak.

Karena, pada dasarnya guru adalah kaum terpelajar dan terdidik. Ia berfungsi sebagai pembuka cakrawala pada dunia yang luas, pemompa semangat bagi anak didiknya, dan menjaga moralitas anak anak bangsa yang kelak menjadi pemimpin.

Dengan demikian guru adalah teladan keseluruhan, tidak hanya pada aspek kognitif (pengetahuan) tetapi juga pada aspek perilaku. Tak salah jika kemudian guru dianggap sebagai seseorang yang digugu-ditiru dan jangan heran pula ada peribahasa berbunyi guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

Guru walaupun tetap manusia biasa mestilah meminimalisasi semua perbuatan tercela dan apalagi membuat kesalahan yang fatal. Ia mesti menahan nahan diri untuk tak terlalu kebablasan.

Di level masyarakat, kesalahan seorang guru akan mempunyai nilai tinggi di khalayak umum. Ia akan dicap orang yang bernoda hebat ketimbang katakanlah seorang preman yang melakukan sebuah kealpaan. Pada titik inilah identitas guru dianggap sebagai rujukan moral bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian setiap langkah seorang guru senantiasa menjadi sorotan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut (moralitas, ilmu pengetahuan, tingkat pendidikan), komunitas pendidik ini sebenarnya berpotensi besar sebagai kelompok penekan.

Dalam bahasa saya disebut guru sebagai pressure group atau kelompok penekan atau dalam bahasa yang lebih santun adalah kelompok penganjur. Suatu kelompok minoritas kreatif yang membawa pada kebaikan dalam skala yang lebih makro.

Konteks yang saya maksud adalah bahwa para guru menjadi salah satu kekuatan besar di dalam dunia pendidikan yang bisa menekan pengambil kebijakan seandainya apa yang dihasilkannya tidak pro pendidikan pada umumnya, dan pro guru pada khususnya.

Titik beratnya bahwa kebijakan yang dihasilkan stake holder mestinya terus mendaki dalam pencapaian kemajuan pendidikan yang lebih baik di wilayahnya. Tentu dengan dua cara guru bersikap, yakni melalui menulis dan bertindak. Saya pikir ini adalah hal yang realistis untuk dilakukan.

Guru dan dunia pendidikan umumnya hendaknya tak lagi menjadi komoditi belaka ketika terjadi pesta politik rakyat, dan selanjutnya dilupa entah kemana.

Para guru yang notabene adalah kaum terpelajar dan melek informasi mesti menyatukan diri dalam sebuah ikatan yang berpihak pada profesi guru itu sendiri dan alam pendidikan yang saat ini masih terseok-seok.

Pada Malaka, Sartika, dan Natsir kita bisa bercermin.


Asep Imaduddin AR

Lulus dari Pendidikan Sejarah UPI Tahun 2005 dengan skripsi tentang Murtadha Muthahhari. Beberapa tulisannya sempat dimuat di Galamedia, Pikiran Rakyat, Kompas Jawa Barat, Suara Muhammadiyah, Koran Jakarta dan Media Pembinaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *