Dialektika Ulama dan Kuasa di Nusantara

Asep Imaduddin AR

Keruntuhan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Budha memunculkan otoritas-otoritas politik baru yang bermula dari proses Islamisasi di nusantara. Tumbuhnya Kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Makassar, Ternate-Tidore dan lain-lain merupakan bukti yang tak bisa dibantah bahwa struktur Islam politik secara perlahan naik ke panggung kekuasaan. Para penguasa di kerajaan-kerajaan Islam tersebut mulai menikmati perannya sebagai otoritas politik yang sah dan kepatuhan tanpa syarat oleh rakyatnya, sebab raja adalah wakil Tuhan di bumi.

Legitimasi teologis itu diberikan oleh para ulama yang pada saat itu berperan vital dalam institusi hukum baik seperti lembaga kadi, syaikhul Islam, atau penghulu di Jawa. Bahkan, ketika syekh Nuruddin al-Raniri menulis Bustan al-Salatin pun tak luput dari pengaruh politik kerajaan Aceh semasa Raja Iskandar Tsani yang telah menjadi pelindungnya.

Pada titik inilah ulama dan raja sama-sama merasakan manisnya hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Sang raja menikmati kemewahan sebagai penguasa politik, sang ulama mendapat pelayanan dari penguasa. Barangkali tentu saja, jika satu ulama dirangkul oleh penguasa, maka secara logis ada sebagian ulama yang tak sreg dengan kekuasaan, tak akan mendapat tempat.

Memasuki era kolonialisme, peran ulama mulai berubah. Satu demi satu kerajaan-kerajaan yang berbasis maritim jatuh ke tangan penjajah. Para ulama yang dahulu banyak bercokol di pusat kerajaan lambat laun mengalihkan pusat-pusat pengajaran Islam ke daerah pedesaan. Barangkali ini semacam agar obor Islam tetap hidup, tak ditumpas oleh rezim kolonial yang tak ramah dengan Islam.

Kondisi seperti ini menyebabkan para ulama terlibat secara langsung terhadap pembentukan kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Mereka mendirikan sejumlah pesantren di Jawa, Surau di Minangkabau, atau Dayah di Aceh dan memimpin sejumlah tarekat keagamaan. Bahkan dalam taraf tertentu yang lebih revolusioner, memimpin perlawanan terhadap kesewenangan kaum kolonial seperti tercermin dalam pemberontakan petani Banten menjelang akhir abad ke-19.

Semangat untuk mengubah status quo kolonialisme Belanda salah satunya adalah karena pengaruh perjalanan haji yang banyak dilakukan oleh orang-orang muslim nusantara ke Mekah. Selepas berhaji, sebagian dari mereka tak langsung pulang ke tanah air melainkan bermukim terlebih dahulu untuk menimba ilmu. Padahal bisa saja, tak semua haji pada waktu itu berasal dari Mekah, tapi para haji abal-abal yang hanya sampai di Singapura.

Para Haji yang dicurigai sebagai pemompa amunisi perlawanan terhadap kolonial menumbuhkan rasa curiga atas bahaya politik haji, yang pada gilirannya membuat Belanda melansir kebijakan yang isinya membatasi orang-orang Islam untuk berhaji seperti Resolusi 1825 dan Ordonansi 1859.

Ulama-ulama  yang bermukim cukup lama di sana tak hanya menghembuskan aroma perlawanan. Mereka yang dikenal sebagai Komunitas Jawi di Mekah secara intensif melakukan pergulatan intelektual, yang pada akhirnya memperkuat transmisi ilmu pengetahuan, terutama agama, antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dua nama yang disebut dan menjadi salah dua ulama Jawi yang mendapatkan posisi terhormat di Mekah yaitu Syekh Nawawi Banten dan Syekh Mahfudz Termas.

Dua nama ini tak pelak menjadi mata rantai genealogi spiritual dan intelektual ulama-ulama yang ada di nusantara khususnya di Jawa. Selain itu pasca wafatnya Nawawi Banten, Syekh Ahmad Khatib tampil sebagai salah satu ulama yang disegani di Mekah dan banyak menarik murid-murid di tanah air untuk belajar kepadanya. Salah dua nama yang terkenal adalah K. H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan K. H. Hasyim Asy’ari pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam membangun ide kemajuan akibat munculnya politik etis, keduanya memilih jalan yang berbeda satu sama lain. Ahmad Dahlan bergerak di wilayah perkotaan yang berkonsentrasi pada pembentukan sekolah-sekolah yang dianggap bercorak “sekuler” karena meniru Belanda, sementara Hasyim Asy’ari mengembangkan secara serius konsolidasi pengajaran agama.

Iklim modernitas yang mulai berkembang di Hindia Belanda juga ikut mempengaruhi pembaruan sistem pendidikan pesantren. Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K. H. Hasyim Asy’ari juga merespon pembaruan ini, namun dengan tetap tak menghilangkan sistem tradisional pembelajaran pesantren. Madrasah Salafiyah Tebuireng misalnya, mulai mempelajari mata pelajaran umum seperti Bahasa Belanda, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Matematika.

Tujuan pendidikan di pesantren pun meluas, tak hanya ingin melahirkan sosok ulama an sich, tetapi juga diarahkan agar para santri lulusannya menjadi pribadi pribadi mumpuni sebagai “ulama intelektual” dan “intelektual ulama.” Madrasah-madrasah yang lahir dari rahim pesantren pun semakin banyak. Peran ulama pun semakin merambah pada dunia-dunia baru yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya.

Lahirnya republik ini, perjalanan panjang di Orde Lama dan Orde Baru, lalu beranjak pada era reformasi menunjukkan bahwa peran ulama tak pernah surut digerus zaman. Ia masih bertahan di masa kontemporer yang semakin hari semakin nyata menghamparkan tantangannya. Tinggal bagaimana para ulama mampu merespon tantangan itu dan beradaptasi dengan pikiran-pikiran umat yang terus berkembang secara dinamis.


Asep Imaduddin AR Penulis Terverifikasi

Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Ciamis dan Sejarah UPI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *