Juru Mudi Pamungkas Partai Masyumi

Asep Imaduddin AR

Agaknya, kita mesti sering belajar pada mereka yang pernah menjadi tokoh di masa silam. Banyak sekali pelajaran yang perlu dipetik dan dipraktikkan pada kehidupan di zaman yang semakin banal ini.

Ketika demokrasi hanya sebatas transaksi jual beli suara, ketika kerja hanya menjadi citra semata, dan ketika kekuasaan hanya menjadi tujuan akhir dari pemimpin-pemimpin palsu yang lebih mementingkan pribadi dan kelompoknya semata, bukan kepentingan publik yang lebih luas. Salah satu tokoh dari masa silam yang patut kita teladani adalah Prawoto Mangkusasmito.

Prawoto lahir dari sebuah keluarga menengah karena ayahnya seorang mantri candu. Dengan demikian ia mempunyai kesempatan menikmati sistem pendidikan kolonial dari HIS, MULO, AMS bagian B di Yogyakarta, hingga hijrah ke Jakarta guna melanjutkan ke Recht Hogere School (RHS) sambil menjadi guru di sekolah Muhammadiyah.

Menjelang ujian akhir untuk meraih gelar sarjana hukum, Prawoto menderita sakit dan meminta penangguhan ujian. Begitu siap ujian, Jepang pun datang menduduki Indonesia dan RHS pun ditutup. Prawoto gagal mendapat gelar meester in de rechten.

Semangat zaman yang bergejolak dengan nuansa revolusi membuat Prawoto ikut tercebur ke dalamnya. Pasca proklamasi dari tahun 1946-1949, Prawoto menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), yang selanjutnya dari 1949-1950 ia terpilih menjadi ketua BP KNIP. Kiprahnya dalam politik ia asah lebih dalam dengan memimpin Fraksi Masyumi di parlemen dan kemudian menjadi wakil perdana menteri di Kabinet Wilopo.

Gejolak politik yang tak tentu di tahun 1950-an membuat pemerintahan silih berganti naik turun. Konsepsi pembangunan menjadi tak jelas. Soekarno yang condong mengarah ke “kiri” serta cenderung otoriter kemudian mengukuhkan dan mengembangkan gaya demokrasi ala dirinya yang disebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Selepas Bung Hatta mundur sebagai pasangan dwi tunggal pada 1955 sepertinya membuat Soekarno lepas kontrol.

Masyumi sebagai partai yang sangat anti komunis melancarkan protes dengan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang melibatkan tokoh-tokoh inti seperti Natsir, Syafruddin, dan lain-lain. Akibat dari itu semua, Soekarno menuduhnya sebagai upaya tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah. Puncaknya adalah ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan No. 200 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa membubarkan Partai Masyumi sampai tingkat ranting di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Tentunya hal ini merupakan pukulan telak bagi Prawoto Mangkusasmito yang baru saja mengemban tugas berat sebagai Ketua Umum Partai Masyumi hasil Kongres di Yogyakarta tahun 1959. Menjadi juru mudi partai di tengah badai tak membuat Prawoto hilang keseimbangan atau bahkan berkhianat pada sesama kolega hanya untuk kekuasaan semata.

Ketika keputusan pembubaran Partai Masyumi itu keluar, Prawoto sebagai ketua umum bukan saja memusyawarahkannya dengan kita yang di pucuk pimpinan partai, tetapi juga memanggil teman-teman dari berbagai daerah untuk dimintai pertimbangan bagaimana sebaiknya mengatasi keadaan. Ini menandakan bahwa Prawoto tetap meminta jajaran partai berpikir jernih dan tak serta merta melakukan aksi apalagi berujung kekerasan yang bukan merupakan nilai dasar Masyumi.

Pasca pembubaran, bersama sama dengan aktivis Masyumi yang lain, Prawoto dijebloskan ke dalam “hotel prodeo” selama 4 tahun 4 bulan. Walaupun begitu, ia tak dendam pada siapa pun termasuk pada rezim Soekarno yang pernah memenjarakannya.


Asep Imaduddin AR Penulis Terverifikasi

Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Ciamis dan Sejarah UPI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *