Konter Oligarki dalam Sejarah Media di Indonesia

Andi Hakim

Ada satu buku dari Ross Tapsell berjudul “Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution.” Buku ini diterbitkan bulan Juli 2017.

Bagi peneliti diskursus media, nama Ross cukup dikenal. Ia sebelumnya pernah menulis perspektif media Australia pada peristiwa bom Bali. Dalam buku terbarunya kali ini, ia menulis tentang relasi oligarki, netizen dan revolusi digital di Indonesia.


Di awal buku ini, Ross memulai analisisnya dengan dua pertanyaan utama. Kesatu, bagaimana revolusi digital memberikan pengaruh dalam produksi informasi? Kedua, bagaimana perubahan pembelahan politik kekuasaan sejak era digital (2004) dimulai di Indonesia.

Ia lalu membagi kajian dalam bukunya dengan menelaah kondisi media (massa) di era pra Reformasi, yang menurutnya pandangan umum masih dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Negara memproduksi berita, cerita, seputar hal yang berkaitan dengan kebhinekaan, persatuan, progresitas, dan kebanggaan-kebanggaan nasionalisme.

Berurutan media terpopuler pada masa itu adalah media cetak/koran, media radio, dan media televisi. Media televisi, dalam buku Ross disebutkan hanya berisi perihal laporan kemajuan pembangunan dengan sedikit iklan dan film-film ringan.

Pemirsa yaitu masyarakat umum, hanya diposisikan sebagai konsumen. Sementara itu kelompok pemain media dari the so called educated groups beroperasi dalam pengawasan perizinan dan sensor.

Baru sekitar era 1990-an, dengan masuknya internet maka diversifikasi media sedikit berubah dan lebih aktif. Teknologi penyiaran relay membuat biaya produksi lebih murah, karena operator dapat menekan ongkos dengan membeli produk tayangan berlisensi dari televisi luar negeri.

Dalam hal ini banyak para pemain baru bermunculan menjadi mogul-mogul baru. Antara lain Surya Paloh (Metro), Abdul Latief (Lativi), Harry Tan (MNC), Tutut Soeharto (TPI) dan Aburizal Bakrie (ANTV) yang muncul dengan lebih banyak genre siaran. Dengan demikian, masyarakat mengenal lebih banyak konten berita, hiburan, pendidikan, dan politik.

Sampai Soeharto diturunkan lewat Reformasi, para pemain tersebut tidak muncul secara frontal melawan pemerintahan Orde Baru.

Baru setelah Reformasi, dan bertambahnya intrusi teknologi komunikasi dan informasi, para pemain tadi bertambah dengan genre dan konten yang lebih terbuka.

Di Bab 2 buku ini, Ross menyebut para mogul media bertransformasi menjadi konglomerat media. Semua lini yang melibatkan media sebagai corong kampanye disedot kelompok oligarki ini. Dari perihal iklan, rumah produksi iklan, sinetron kejar tayang (strippe), perebutan hak tayang tinju, bola, dan reality shows sampai hak kemitraan sebagai televisi pemilu.

Bukan hanya mampu menyedot perhatian publik melalui media framing, tetapi para pemain ini juga menciptakan bisnis yang disebut Ross dengan istilah Digital Ecosystem. Akibatnya, dominasi di salah satu sayap kekuasaan (media massa) menjadikan kelompok ini sebagai satu kelas elit baru di Indonesia, yakni para oligarki media.

Ekosistem digital tadi bersifat konvergen. Ia dapat menampung aneka genre untuk kemudian mengeluarkannya kepada kelompok-kelompok konsumen yang divergen (berbeda).  Munculnya kanal Islam, kanal Kristen, Kanal Budha, aliran politik moderat, liberal, dan islam. Hingga materi floop (berita sampah), acara talkshow murahan tetapi popular dan dari kanal musik religi ke musik pop sampai acara dakwah dan debat agama.

Semuanya diakomodasi dan inilah cikal bakal dari arah diversitas dari pandangan politik berbasiskan aliran dalam media digital.

Lantas, di Bab 3, Ross menelaah revolusi digital di Indonesia antara 2004 hingga Pilpres kemarin. Ia melihat adanya genre baru dari jenis produksi informasi, yaitu munculnya kekuatan kelompok baru yang bernama netizen.

Para netizen ini bukan hanya dapat mengamplifikasi kekuatan media regular, tetapi ia juga dapat menciptakan produk-produk baru informasi. Sekarang bukan hanya negara dan oligarki pemodal media, namun pemirsa dengan kekuatan internet (netizen) pun muncul sebagai kekuatan ketiga yang tidak dapat diabaikan. Menurut Ross, kelompok ini meruapakan kelompok konter oligarki.

Konglomerat media yang awalnya bermain di peri-peri kekuasaan dan mulai menyasar kekuasaan, kini mendapatkan lawan berat yang tidak dapat diabaikan.

Kendati tetap dominan, tetapi hari ini oligarki media tidak dapat berbuat banyak dengan kenaikan eksponensial netizen dalam memproduksi berita, cerita, opini, simpati dan empati. Trending topik yang diciptakan netizen acap menjadi acuan utama bagi media ini agar tetap beroleh tempat di hati pemirsa.

Di beberapa kesempatan, netizen ini pun dapat secara langsung menggerakkan dirinya dalam bentuk fund-rising dan cyber army untuk mendanai gagasannya atau untuk menyerang seseorang yang dianggap lawan.

Ross mengamati bahwa meski didukung semangat besar, tetapi kelompok ini masih memiliki beberapa kelemahan dasar dalam hal jurnalisme. Misalnya kurang kompetensi untuk menguji sumber berita, arah tembakan, dan cara membuat dan menyampaikan kritik.

Dalan konteks yang lain, tampak bahwa pemerintah tidak mampu mengikuti perubahan cepat tadi. Buktinya, tuntutan Undang-Undang ITE, pasal penghinaan dan penodaan agama, laporan tidak menyenangkan, serta penghinaan adalah beberapa persoalan yang membutuhkan waktu dan selalu bersinggungan dengan kepentingan politik besar.


Di luar persoalan itu, ada hal menarik dari buku Ross, yaitu hipotesanya tentang kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang semakin terbelah.

The underlying hypothesis of every chapter is that, increasingly, “convergent media are creating a divergent society” in Indonesia.

Andi Hakim

Penulis adalah seorang Budayawan.



Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Terdeteksi

Harap pertimbangkan untuk mendukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda