Mereka yang Mampir ke Boven Digul

Asep Imaduddin AR

Barangkali tak ada hura-hura dalam pergantian tahun dari 31 Desember 1926 ke tahun baru 1927 di Sawahlunto, Sumatra Barat. Yang ada, malah huru-hara yang tentu saja membuat geger pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Di tahun-tahun 1920-an radikalisme rakyat jajahan yang sudah menderita akibat kesewenang-wenangan kolonial sedang mendekati titik didihnya. Tak pelak, perlawanan di beberapa tempat seperti di Jawa dan Sumatra membuat pemerintah kolonial Belanda kelimpungan.

Pelakon huru-hara di Sawahlunto adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) Cabang Sumatra Barat yang dalam rapatnya di Padangpanjang pada pertengahan  Desember 1926 memutuskan untuk melakukan pemberontakan pada hari pertama di tahun 1927. Ini adalah eksekusi dari putusan Prambanan 25 Desember 1925 yang disampaikan oleh Sutan Said Ali-Komisaris Hoofdbestuur PKI-kepada pimpinan PKI Sumatra Barat pada bulan Januari 1926.


Dalam Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI dikisahkan bahwa komite PKI Sumatra Barat menyambut baik putusan ini dan kemudian segera bergerak cepat dengan menugaskan Mangkudun Sati-ketua PKI Sumbar-untuk membentuk komite pemberontak serta mengadakan persiapan seperlunya untuk melakukan pemberontakan. Komite pemberontak terdiri dari: Sipatai, Sigandjil, Siroda, Djalaludin, dan Arif Fadila. Oleh komite pemberontak, logistik segera dikumpulkan. Senjata akan dicari. Uang akan diusahakan. Mangkudun Sati mendapat senjata berupa pistol dan karaben. Sebagian senjata dan granat tangan dibuat sendiri. Obat peledaknya dibeli dari Surabaya dan Jakarta. Salah seorang penyokong pemberontakan ini adalah Hasan Bandaro, seorang pedagang kaya di Padang yang sangat membenci pemerintah kolonial Belanda.

Menjelang pergantian tahun, komite daerah PKI Sumatra Barat mengirim utusan ke Sawahlunto agar pemberontakan dilakukan jam 24.00 malam. Sayang, jalan sejarah berkata lain. Pemberontakan yang perencanaannya dilakukan tergesa-gesa dan konon katanya putusan Prambanan ini ditentang oleh Tan Malaka berakhir tak berdaya. Pemberontakan yang terjadi di Sumatera Barat yang berlangsung selama satu bulan dan perlawanan kecil-kecilan yang berlangsung sampai Maret 1927 dapat ditumpas habis.

Seperti di daerah-daerah lain yang juga melakukan pemberontakan pada dua bulan sebelumnya, sekitar November 1926, yang berkobar di beberapa daerah di Jawa: Jakarta, Banten, Ciamis, Surakarta, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Kediri, dan lain-lain, semuanya mengalami kegagalan. Para pelaku dan aktor intelektualnya menghadapi penangkapan dan beragam hukuman yang ditimpakan kepadanya. Riadi Ngasiran dalam Kesabaran Revolusioner mencatat bahwa sejak pemberontakan itu, Belanda telah menangkap sekitar 20.000 orang rakyat Indonesia. Dari jumlah itu, 1308 diasingkan (823 ke kamp Digul) dan 16 orang yang dihukum gantung.

Yang dihukum gantung seperti Egom, Dirdja, dan Hasan di rumah penjara Ciamis Jawa Barat. Haji Sukri dengan lima kawannya digantung di penjara Pandeglang. Dan beberapa orang lainnya yang  mengalami nasib serupa. Ada yang dikenakan hukuman berat dengan putusan penjara lima sampai 20 tahun. Penjara-penjara besar seperti di Sumenep, Ambarawa, Nusakambangan, Glodok, Sukamiskin, Cipinang, Kalisosok, dan lain-lain penuh dengan kaum pemberontak yang dihukum, tulis Busjarie Latif dalam Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI.

Mereka yang merasakan dinginnya penjara, nasibnya agak lebih baik ketimbang mereka yang kemudian diasingkan ke tempat pembuangan yang jauh dari habitat keluarganya dan habitat kesehariannya. Dan kepastian yang mutlak adalah kesepian yang akan melingkupi dirinya jika tak pandai-pandai menjaga kewarasan, boleh jadi jiwa-jiwa para pemberontak itu akan terganggu dan mungkin malah mengalami kegilaan. Dan pemerintah kolonial sangat paham akan hal itu.

Tak tanggung-tanggung, untuk menumpas gerakan revolusioner yang semakin menunjukkan eskalasinya, pada pertengahan tahun 1925 pemerintah kolonial telah memilih kawasan Digul sebagai lokasi pembuangan. Tempat yang luasnya kurang lebih 10.000 hektar persegi ini sebagian untuk tawanan yang lunak. Letaknya di Tanah Merah. Sebagian untuk tempat militer dan pemerintah. Dan bagi tawanan yang terkenal keras kepala dan tak mau tunduk, mereka akan ditempatkan di Tanah Tinggi. Tanah Tinggi adalah tempat yang digunakan pemerintah kolonial untuk menempatkan mereka yang menolak dan bekerja sama dengan Belanda di tanah pembuangan ini. Yang keras kepala ini harus membabat sendiri hutan untuk membuat tempat tinggal, ladang dan sebagainya. Pemerintah kolonial hanya menyediakan seng dan paku serta alat penebang kayu sederhana. Persediaan makanan hanya dibagi beras dan ikan asin sekadarnya. Hal-hal lain mesti diusahakannya sendiri.

Di tanah buangan inilah yang kemudian menjadi tempat persinggahan-entah sebentar atau selamanya-aktor penggerak pemberontakan tahun 1926 dan 1927. Seperti Mangkudun Sati dan Arif Fadila yang kelak kemudian keduanya berseteru, Aliarcham-pemimpin komunis yang mati muda di usia 32 tahun karena malaria, Mas Marco, Sundoro, Najoan, Herujuwono, Baharudin Saleh, dan lainnya, tulis Busjarie Latif.

Dari buku Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan yang ditulis Soe Hok Gie juga terdapat nama Moh. Sanusi seorang pimpinan PKI Jawa Barat yang ketika di Digul ini meminta pertanggungjawaban Sardjono sebagai ketua umum PKI atas terjadinya penangkapan dan pembuangan besar-besaran akibat pemberontakan yang terjadi pada 1926 dan 1927 itu. Pertengkaran Sanusi dan Sardjono berlanjut, sampai terjadi pemukulan atas Sanusi.

Agaknya grup komunis inilah yang menjadi kloter pertama penghuni tempat pembuangan yang membikin nyali menjadi menciut. Tak hanya mereka, dua dari tiga “bung” yang ikut membangun tiang pancang kemerdekaan juga tak luput merasakan sepi dan jauhnya Boven Digul sebagai tempat mampir, akibat tulisan dan aktivitas-aktivitasnya sebagai penggerak PNI-Pendidikan. Nama yang sudah tak asing. Ya, Bung Hatta dan Bung Sjahrir. Sewaktu ditangkap, Hatta berusia 32 tahun. Sjahrir 25 tahun. Masih muda. Namun keduanya sudah siap menanggung risiko bagi perjuangan dan kebenaran yang diyakininya.

Duo aktivis ini ditangkap berbarengan, 25 Februari 1934. Pemerintah kolonial agaknya ketakutan dengan gerak langkah Hatta dan Sjahrir lewat PNI-Pendidikan yang digelorakannya. Walau tak melakukan perlawanan senjata, dan hanya bermodalkan tulisan-tulisan di majalah Daulat Ra’jat, hal inilah yang menyebabkan Hatta dan Sjahrir mesti segera dienyahkan. Jauh dari rakyatnya. Diisolasi ke tempat yang memungkinkan agar keduanya tak memberikan pengkaderan bagi aktivis-aktivis muda PNI-Pendidikan. Tulisan dan pengkaderan yang menyengat agaknya lebih ditakuti daripada senjata yang dikokang oleh aparat yang penuh rasa takut.

Dalam Memoir-nya, Hatta bercerita bahwa September 1934 ia sudah diberi keputusan oleh pemerintah kolonial untuk diinternir ke Boven Digul. Ia membawa serta 16 peti besi yang berisi buku-buku untuk menemaninya di tanah pembuangan nun jauh di sana. Minggu pertama di bulan Januari 1935, ia bersiap menuju Tanjung Priok dan menumpang kapal KPM “Melchior Treub” jurusan Boven Digul bersama Sjahrir dan sejumlah kawan-kawan lain yang juga ikut ditangkap seperti Bondan, Maskun, Murwoto, Burhanuddin, Sumitro dan yang lainnya.

Tanggal 28 Januari 1935, mereka tiba di Tanah Merah. Dalam ingatan Bondan yang terekam di buku Memoar Seorang Eks-Digulis, nomor pokok Hatta sebagai orang buangan adalah 1382, sedangkan Sjahrir 1384, Bondan sendiri bernomor 1383, Burhanuddin 1385, Maskun 1386, dan Suka Sumitro 1387. Sedangkan Murwoto bernomor pokok 1389. Hatta dan Syahrir masuk dalam golongan naturalis, yakni kelompok orang buangan yang tak mau bekerja sama dengan pemerintah. Setiap bulan mereka hanya menerima pembagian makanan secara natura alakadarnya dalam jumlah yang terbatas. Meliputi beras, ikan asin, teh, kacang hijau, dan minyak kelapa.

Kalau Hatta menghabiskan waktunya dengan banyak membaca buku-bukunya yang dibawa dari Jakarta dan juga memberikan kursus-kursus seputar ekonomi dan politik, maka pada awal kedatangan Sjahrir di Digul-seperti dituliskan dalam Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil, ia menghabiskan waktu bersama dengan kaum buangan lainnya. Dia menjadi pemain sepak bola. Sjahrir pun berkecipak di Sungai Digul. Namun, setelah mendengar kisah tentang buaya yang berkeliaran di sana, dia pindah lokasi ke Sungai Bening, yang jauh lebih tenang airnya.


Hatta dan Sjahrir tak lama singgah di Boven Digul. Pada bulan Desember 1935, keduanya dipindahkan ke Banda Neira, lokasi pengasingan yang cukup “beradab.” Tujuan awal pemerintah kolonial yang membuang para aktivis pergerakan ke tempat-tempat yang jauh agar turun mental dan semangatnya, sungguh salah belaka. Justru dari tempat pembuangan itulah Hatta dan Sjahrir mempunyai banyak waktu dan kontemplasi sekaligus menjalin kontak-kontak dengan orang buangan lain untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Sewaktu di tempat pembuangan, barangkali mereka tak tahu kapan waktu kemerdekaan itu akan tiba, yang mereka tahu hanyalah langkah-langkah perjuangan yang mesti ditapaki dengan seksama, sabar, sistematis, terorganisir, juga istiqamah. Mengutip pujangga Belgia Rene de Clerq dalam pledoi Hatta yang berjudul Indonesia Vrij di hadapan pengadilan Den Haag, “Hanya ada satu negara, yang menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu perbuatanku.”

Asep Imaduddin AR

Lulus dari Pendidikan Sejarah UPI Tahun 2005 dengan skripsi tentang Murtadha Muthahhari. Beberapa tulisannya sempat dimuat di Galamedia, Pikiran Rakyat, Kompas Jawa Barat, Suara Muhammadiyah, Koran Jakarta dan Media Pembinaan.



Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Terdeteksi

Harap pertimbangkan untuk mendukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda